BERITA UTAMA

Kasus Muh.Sadli, wartawan Buton Tengah

Kasus Muh.Sadli, wartawan Buton Tengah, yang dipenjarakan karena menulis tentang proyek pemerintah, digiring terlalu jauh, seolah-olah saling bela kepentingan PWI vs AJI. Mungkin kesannya seperti itu, karena Sadli yang telah mengikuti orientasi calon anggota PWI Bau-bau, malah dibela habis oleh AJI. AJI berkolaborasi dengan LBH untuk membela Sadli, AJI getol memberitakan kasus tersebut sekaligus mengadvokasi melalui media simpatisannya, anggota AJI “melawan” doktrin pada seluruh grup sosmed yang menyerang Sadli, meski kadang pelaku “penyerangan” itu adalah sesama wartawan.

Akhirnya, mereka diluar sana, latah menyerang Sadli, karena Sadli memang lebih enak diserang ketimbang dibela. Stigmanya, membela Sadli, berarti melawan orang berkuasa, melawan oligarki. Selanjutnya, membela Sadli, berarti kehilangan peluang untuk dekat kekuasaan, kehilangan peluang mendapat jatah iklan dan kerjasama dengan pemerintah.

Padahal tidak seperti itu. Membela Sadli berarti membela UU no 40 tahun 1999 tentang pers. Membela sadli berarti menghormati MoU antara Dewan Pers dan Polri terkait penanganan sengketa jurnalistik. Membela Sadli, berarti membela kemanusiaan. Membela Sadli berarti membela demokrasi. Membela Sadli, bukan PWI vs AJI.

Kenapa Sadli patut dibela? Karena dia wartawan. Siapa yang berani bilang Sadli bukan wartawan? Dia menghasilkan berita, dia memiliki media. Kalau ada yang menganggap dua hal itu tidak cukup, tanya dirimu sendiri, kamu wartawan atau bukan, kamu punya otak atau tidak.

Bukankah tulisan Sadli yang dipermasalahkan itu kontroversial? Tidak memenuhi kaidah jurnalistik? Itu bukan hakmu menilai. Itu hak Dewan Pers. Dewan Pers punya jalan sendiri untuk menegur pelaku pelanggaran kode etik, kode perilaku atau hakikat jurnalistik. Itu urusan Dewan Pers, bukan urusanmu. Kalau kamu berani menilai tulisan Sadli, apakah kamu lebih Dewan Pers dibanding Dewan Pers?

Tapi kenapa Sadli dilaporkan dan diperiksa dengan tuduhan melanggar UU ITE? Inilah yang saya herankan juga. Berarti ada yang tidak menghormati MoU Dewan Pers dan Polri. MoU itu, jika sulit dicari di Google (betapa bodohnya), dapat ditemukan pada buku saku UU no 40 tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Pers. Didalamnya ada pasal perpasal UU 40 dan penjelasannya, ada kode etik jurnalistik dan penjelasannya, dibagian akhir, ada MoU tersebut.

Sedikit tentang MoU antara Dewan Pers dan Polri. Pada Bab III Bagian Kedua tentang Koordinasi diBidang Perlindungan Kemerdekaan Pers, Pasal 4 ayat 2 MoU yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, Yosep Adiprasetyo dan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian itu, disebutkan, Pihak kedua (Polri) apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab atau hak koreksi, pengaduan ke pihak kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

Artinya, tidak langsung UU ITE, tidak langsung main panggil ke kantor lalu ditetapkan jadi tersangka. Kasus Sadli, harus dimulai dengan hak jawab, hak koreksi atau membuat pengaduan ke Dewan Pers.Yang saya dengar dan baca, mekanisme ini yang tidak dijalankan. Oleh siapa? Tidak mungkin oleh Subreker, temanku yang kalau minum pongasi, suka terkentut2 sampai lemas, lalu menertawai dirinya sendiri.

Sadli ini patut dibela. Bukan saja karena istri dan anaknya terlantar pasca Sadli dipenjara. Bukan juga karena dia adalah serigala yang terbuang dari kelompoknya. Tapi karena Sadli adalah kita. Apa yang Sadli rasakan, juga menghantui hari-hari kita sebagai pewarta. Kasus Sadli mengintai kita semua. Ketika bersikap kritis kita dapat berakhir tragis. Ketika menulis kritis terhadap pemerintah, kita dapat dipenjara dan ditinggalkan teman-teman.
Semoga tidak. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top