BERITA UTAMA

APBN 2020 Fokus Tingkatkan Daya Saing

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Kolaka — Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra bersama KPPN Kolaka, melaksanakan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Tujuannya, mendukung visi Indonesia maju 2045, Kamis (13/2).

Membawa sambutan presiden Joko Widodo, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra, Arif Wibawa mengatakan tahun ini merupakan tahun awal dalam tahapan Jangka Menengah Pertama menuju pencapaian visi “Indonesia Maju 2045”. “Pada tahap pertama yang akan berlangsung tahun 2020-2030 ini, fokus pemerintah adalah Penguatan Fondasi khususnya Penguatan Daya Saing. Untuk itulah pada tahun anggaran 2020 ini tema atau garis besar APBN 2020 adalah APBN 2020 untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan peningkatan kualitas SDM,” ungkapnya melalui rilis kepada Kolaka Pos.

Dalam APBN 2020, lanjut Arif, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk fokus kepada peningkatan kualitas SDM dan daya saing. Selain itu APBN 2020 akan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi dan penyederhanaan birokrasi. “Berbagai fokus tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada tahun 2020 dengan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan dan tingkat pengangguran yang semakin menurun,” jelasnya.

Alokasi belanja negara kepada kementerian, lembaga dan pemerintah Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur, juga mengalami kenaikan tahun ini sebesar 1,63 persen menjadi Rp3,18 triliun. Dari anggaran tersebut jelas Arif, sebesar Rp559,3 miliar dialokasikan untuk 56 Satker di kementerian dan kelembagaan di tiga kabupaten tersebut. “Dana sebesar itu hendaknya dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” himbau Arif.

Ia juga meminta Satker untuk mengambil langkah strategis pelaksanaan anggaran, sesuai arahan dari Menteri Keuangan. Diantaranya melakukan review DIPA, melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian IKPA.

Arif menyebutkan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian para pejabat perbendaharaan satuan kerja kementerian dan lembaga. Diantaranya, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga kontrak dapat ditandatangani selambat-lambatnya akhir Triwulan I tahun 2020 guna mencegah penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Selain itu, melakukan penyesuaian perencanaan yang terdapat pada hal III DIPA dengan melakukan revisi hal III DIPA untuk kemudian diselaraskan dengan realisasi anggaran agar tidak terjadi deviasi. “Pejabat perbendaharaan Satker juga harus proaktif melakukan revisi DIPA jika terdapat pagu minus sehingga penyelesaian pagu minus tidak menumpuk di akhir tahun anggaran dan secara rutin melakukan rapat pembahasan pelaksanaan anggaran dengan seluruh pejabat perbendaharaan dan anggota tim keuangan agar terdapat kesamaan langkah dalam meningkatkan nilai IKPA serta meminimalisir keterlambatan realisasi anggaran, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan-laporan ke KPPN,” kata Arif menjabarkan. (kal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top