BERITA UTAMA

Demo Karyawan PT.DJL Tidak Terdengar Disnakertrans

Kabid Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinas Nakertras Kolaka, Abdullah Muzakir

KOLAKAPOS, Kolaka — Demonstrasi menuntut kenaikan upah karyawan PT.Damai Jaya Lestari (DJL), ternyata tidak sampai ke “telinga” Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kolaka. Demosntrasi tersebut berlangsung Senin (17/2), di halaman kantor PT.DJL, Tanggetada.

Kabid Hubungan Industri dan Syarat Kerja Disnakertrans Kolaka, Abdullah Muzakir saat ditemui Selasa (18/2), mengatakan tidak menerima informasi demo di DJL. Padahal terangnya, jika ada informasi, dinasnya pasti segera merespon. “Kami tidak tahu kalau ada demo, harusnya Serikat Pekerja yang melakukan demo, menyurat juga kepada kami, supaya kita bisa fasilitasi terkait keluhan pekerja. Karena jika ada koordinasi pasti kemarin kami sudah ke lapangan menemuhi kedua belah pihak,” katanya.

Muzakir mengaku, pihaknya siap melakukan mediasi apa yang menjadi permasalahan. Tujuannya, agar Disnakertrans melakukan mediasi dan mencari solusi terbaik sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. “Kita siap membantu carikan solusinya sesuai aturan yang berlaku, kalau keluhan terkait upah kita merujuk ke UMP atau UMK karena itu merupakan dasar yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur,” ucapnya.

Jika, perusahaan tidak membayarkan sesuai mekanisme, maka ada aturan tata cara penangguhan upah minimum dan perusahaan harus menyurat ke gubernur sebelum UMK berlaku. Jadi perusahaan harus menyurat minimal tanggal 20 Desember tahun lalu, sebelum UMK ditetapkan. Perusahaan juga harus melampirkan syarat penangguhan upah, dimana dalam surat tersebut harus ada yang dilampirkan yaitu naskah kesepakatan antara wakil Perusahaan dan pekerja, kemudian laporan neraca keuangan perusahaan laba-rugi dua tahun terakhir, syarat pendirian perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan laporan audit keuangan dari pihak berwenang itulah lampiran syarat jika ingin melakukan penangguhan upah minimum. “Jadi semuanya sudah diatur,” jelasnya.

Muzakir menjelaskan, dalam undang-undang nomor 13 tahun 2013 tenang ketenagakerjaan telah disebutkan disalah satu pasalnya bahwa sanya perusahaan dilarang membayar pekerjanya dibawah dari UMK yang berlaku. Jika tidak maka ada sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan baik itu sanksi administrasi bahkan sampai sanksi pidana. “Aturannya jelas ada sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan, sebab dalam pasal 185 tenang ketentuan pidana dan sanksi administrasi telah disebutkan jika tidak membayarkan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta,” terangnya.

Muzakir berharap agar permasalahan terkait upah bisa segera diselesaikan, agar antar pekerja dan perusahaan tidak ada gesekan, sehingga semua akan berjalan dengan baik. “Mudah-mudahan segera ada solusinya, karena sudah jelas Pergub semuanya sudah diatur terkait upah pekerja,” harapnya. (k9)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top