METRO KOLAKA

DPRD Paripurnakan Hasil Reses

Sidang paripurna laporan hasil reses masa sidang I DPRD Kolaka, Rabu (26/2). FOTO: Mirwanto/ Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kolaka — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menggelar paripurna hasil reses masa sidang I tahun 2020 di gedung paripurna DPRD Kolaka, Rabu (26/2). Dipimpin ketua DPRD Kolaka, Sainal Amrin paripurna tersebut memaparkan laporan masing-masing tim daerah pemilihan hasil aspirasi yang dijaringnya dalam masa reses selama enam hari.

Ketua DPRD Kolaka, Sainal Amrin mengingatkan kepada anggota DPRD bahwa setiap hasil reses harus dilaporkan, karena jika ada anggota DPRD yang tidak melaporkan hasil resesnya tidak dibolehkan mengikuti reses masa sidang berikutnya. “Kalau ada anggota yang melakukan reses kemudian tidak melaporkan hasil resesnya maka tidak akan diikutkan dalam reses berikutnya sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya saat membuka sidang paripurna.

Lanjutnya, hasil reses tersebut akan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk disingkronkan dengan program pemerintah. “Pokok-pokok pikiran tidak boleh melewati bulan Juni, kalau melewati berarti tidak masuk dalam RKPD dalam pembahasan APBD tahun berjalan,” ujarnya.

Dalam paripurna itu, Sainal Amrin juga memaparkan hasil temuan reses DPRD Kolaka rupanya banyak masukan masyarakat yang tidak terekam dalam pembahasan APBD 2020, padahal usulan itu adalah program prioritas dan menyangkut masalah bencana. “Banyak saran dan masukan yang diusulkan masyarakat yang ternyata banyak program tidak terekam dalam APBD 2020, padahal ini sangat prioritas, karena menyangkut malapetaka dan kalau tidak dilaksanakan akan berkat fatal terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan jembatan Ulunggolaka, pengaspalan jalan menuju Kea-kea, Bupati juga sudah menyetujui untuk segera mungkin diselesaikan,” terangnya.

Hanya saja, sambung dia, persoalan pembangunan jembatan dan jalan di Ulunggolaka perlu adanya penghentian penambangan pasir ilegal di daerah itu. “Untuk itu saya minta komisi 1 segera RDP dengan lurah Ulunggolaka mengenai masalah itu, permintaan bupati agar dihentikan penambangan pasir, karena percuma Dibenahi pembangunan jalan dan jembatan akan hancur juga,” tegasnya.

Dalam laporan reses yang disampaikan oleh masing masing juru bicara anggota DPRD tiap dapil dalam rapat paripurna itu usulan pembangunan infrastruktur, seperti pengaspalan jalan dan drainase irigasi untuk pertanian menjadi prioritas.

Adapun yang membacakan hasil reses masing masing dapil antara lain untuk Dapil 1 dilaporkan oleh legislator Nasdem Try Setiawan Yahya, Dapil 2 dilaporkan oleh legislator Demokrat, Ramadhan Husain, Dapil 3 dilaporkan oleh legislator Gerindra, Abd. Rauf, dan Dapil 4 dilaporkan oleh Muktaram legislator Golkar. (mir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top