BERITA UTAMA

Kantor Desa Puulawulo Dibahas Dalam Paripurna

KOLAKAPOS, Kolaka — Kondisi desa Puulawulo kecamatan Samaturu yang tidak memiliki kantor desa definitif, menjadi pembahasan disidang paripurna hasil reses DPRD Kolaka. Pasalnya, dengan anggaran dari dana desa bertahun-tahun, kondisi tersebut harusnya telah ditalangi.

Legislator PKS, Asmani Arif mempertanyakan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus jelas. “Sudah bertahun-tahun definitif, ada anggaran tiap tahun, itu dikemanakan? Dimana tanggung jawab pemerintah disini? Ini harus disikapi, miris kita melihatnya, ” paparnya, (26/2).

Untuk itu Asmani berharap soal itu harus diprioritaskan karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. “Penyelenggaraan pemerintahan pasti tidak maksimal kalau kondisinya seperti itu, makanya ini harus prioritas dituntaskan, ” tegasnya.

Hal yang sama juga disuarakan oleh legislator Gerindra Syaifullah Halik dalam paripurna itu. “Menyambung apa yang disampaikan oleh ibu Hj. Asmani, Memang sangat miris, sudah empat kali kades kantornya masih numpang terkatung katung,” tegasnya. Legislator Gerindra itu juga berharap soal desa lawulo itu menjadi perhatian pemerintah. (mir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top