BERITA UTAMA

DPRD Pertanyakan Realisasi Gaji ASN Konsel

Pemda Konsel saat menghadiri RDP yang diselenggarakan DPRD, sekaligus menjelaskan terkait keterlambatan realisasi gaji ASN Konsel Bulan Februari. FOTO: Sapruddin/Kolaka Pos

KOLAKPAOS, Andoolo — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel, terkait realisasi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Konsel, untuk gaji Februari yang terlambat dibayarkan, Senin (2/3).

RDP tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Armal, bersama Wakil Ketua II DPRD, Senawan Silondae, dan dihadiri oleh 23 Anggota DPRD lainnya, diantaranya Nadira, Tasman Lamuse, Herman Pambahako, Budi Sumantri. Dari Pemda Konsel dihadiri Asisten III Marwiyah Tombili, Staf Ahli Bupati Muh. Hisrah, Kepala BKAD Sahlul, Kepala Bappeda Ichsan Porosi, serta Kabid Infraswil Bappeda, Mutakhir Hidayat.

Wakil Ketua DPRD, Armal, saat membuka RDP, langsung mempertanyakan alasan Pemda, sehingga realisasi gaji Februari bagi ASN di Konsel bisa terlambat.

“Diharapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dapat menjelaskan penyebab keterlambatan pembayaran gaji bagi ASN dibulan Februari lalu,” pintanya.

Di tempat yang sama, Kepala BKAD Konsel, Sahlul menjelaskan, penyebab keterlambatan gasji ASN Konsel dikarenakan pada tahun lalu terjadi devisit, sehingga dilakukan pembiayaan dahulu.

“Di bulan Januari harus dibayar Rp30 miliar dan sisanya diselesaikan di Februari, jadi kendalanya tidak berimbangnya uang masuk dan uang keluar, karena hampir semua kegiatan berpusat di bulan Januari,” jelasnya.
Menanggapi penjelasan Kepala BKAD Konsel, Ketua Komisi I DPRD Konsel, Nadira, berharap agar kondisi tersebut tidak terjadi lagi di bulan-bulan berikutnya.

“Diharapkan permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan, karena kami tidak inginkan untuk setiap bulan, yang dipermasalahkan keterlambatan gaji,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Konsel, Herman Pambahako, tidak sepakat dengan penjelasan dari Kepala BKAD, menurutnya keterlambatan gaji ini bisa disebabkan karena tata kelola keuangan yang lemah, sehingga pihaknya tidak yakin akan berjalan normal Maret nanti.

Menanggapi hal tersebut, Sahlul kembali menegaskan, keterlambatan gaji bukan karena tata kelola keuangan yang lemah, namun terkait dengan Simral yang memang agak berat, yang pada akhir tahun lalu semua OPD harus menyiapkan laporan neraca keuangan secara online.

“Insya Allah sebelum tanggal 10 Maret bulan ini, semua sudah normal kembali keuangan daerah,” katanya. (k5/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top