BERITA UTAMA

Pergantian Pimpinan DPRD Normatif

Syahlan Launu

KOLAKAPOS, Kolaka — Surat Keputusan DPP Gerindra untuk mengganti ketua DPRD Kolaka, menarik banyak atensi publik. Pemerhati politik, Syahlan M Launu menilai secara normatif, kaidah prosedur telah ditempuh partai sehingga melahirkan SK tersebut.

Mantan anggota KPU Kolaka ini menjelaskan dalam diktum tersebut, khususnya pada poin “memperhatikan”, terdapat dua hal yang telah ditempuh partai untuk melahirkan SK tersebut. Pertama, partai memperhatikan rekomendasi tim seleksi penetapan pimpinan DPRD dan ketua fraksi DPRD partai gerindra nomor 02-0435/TSDPRD/DPP -GERINDRA/2020, tanggal 7 Februari 2020 tentang pergantian pimpinan DPRD dan ketua fraksi partai Gerindra DPRD Kabupaten Kolaka periode tahun anggaran 2020-2024. Kedua, keputusan rapat dewan pembina dengan tim seleksi penetapan pimpinan DPRD dan ketua fraksi DPRD Partai Gerindra tanggal 7 Februari 2020 tentang pergantian pimpinan DPRD dan ketua fraksi Partai Gerindra DPRD kabupaten Kolaka periode tahun anggaran 2020-2024.

Dengan dua poin tersebut kata Syahlan, DPP telah menempuh prosedur legal untuk menyatakan SK terdahulu pengangkatan Sainal Amrin sebagai ketua DPRD dari parpol Gerindra sudah tidak berlaku lagi. “Jabatan pimpinan adalah “penugasan” parpol yang memiliki kursi di DPRD kepada anggota DPRD, karena mereka adalah repsentasi parpol dilegislatif,” jelasnya melalui Whatsapp, Rabu (4/3).

Seperti mutasi jabatan dalam birokrasi, pergantian pimpinan DPRD oleh DPP merupakan hal yang normatif. Pria yang akrab disapa Totonk ini, mengatakan tidak harus melakukan kesalahan untuk diganti sebagai ketua DPRD. “Substansi pergantian pimpinan DPRD oleh DPP itu normatif, bukan karena ada kesalahan. Pergantian pimpinan legislatif oleh hirarki teratas parpol, adalah otoritasnya DPP,” katanya.

Kata Syahlan, setelah SK tersebut terbit, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Gerindra yakni mengusul ke pimpinan DPRD melalui sekwan DPRD, untuk mendapatkan pengantar yang ditujukan ke gubernur untuk di SK kan pengangkatannya. “Karena gubernur itu berlaku azas dekonsentrasi, sebagai wakil pemerintah pusat, Mendagri yang ada di daerah. Andaikan pergantian anggota DPRD, maka harus melalui KPU,” ungkapnya.

Sedangkan bagi Sainal Amrin ungkap Syahlan, jalan belum tertutup. Ia masih memiliki setidaknya dua jalur untuk “melawan” SK partai tersebut. Selain melayangkan keberatan melalui Mahkamah Partai, Sainal juga dapat melayangkan gugatan ke PTUN dan peradilan umum. “Putusan Parpol itu hanya mendeklarasikan, mengucap dan menuliskan. Jadi tidak ada “eksekusinya”. Olehnya itu, mereka tunduk dengan AD dan ART serta Garis-garis Besar Haluan Organisasi Parpol,” tandasnya. (kal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top