BERITA UTAMA

Bupati Kolaka Minta Aplikasi Krisna Dioptimalkan

Bupati Kolaka H Ahmad Safei, SH, MH saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD kabupaten Kolaka tahun 2021. Foto : Neno/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kolaka — Bupati Kolaka, H Ahmad Safei mengingatkan kepada perangkat kerja di pemerintahannya agar dalam melakukan pengusulan rencana program kerja pemerintah daerah pada aplikasi KRISNA 3.0 dilakukan secara hati-hati.

Hal tersebut, ia sampaikan saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Kolaka tahun 2021 yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kolaka, dan dihadiri anggota DPR-RI Rusda Mahmud, perwakilan Bappeda Sultra, Forkopimda, OPD lingkup Pemda Kolaka, camat, lurah dan desa se-kabupaten Kolaka, Senin (9/3).

“Saat program kerja yang diinput tersebut tidak ada dalam menu aplikasi KRISNA 3.0 maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Dengan tertolaknya program maka berpengaruh terhadap anggarannya. Jadi saat kita mengusulkan sesuatu dan tidak ada dalam menu KRISNA, langsung programnya tertolak. Kalau hanya di tolak, kita bisa usul ulang, tapi ini anggarannya hilang. Dan itu tidak boleh terjadi,” kata Safei dalam sambutannya.

Tak hanya itu, kata Safei melalui penerapan aplikasi KRISNA 3.0 ini pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD diinput melalui aplikasi tersebut. Sehingga, pokok pikiran tersebut tidak perlu lagi dibicarakan atau disampaikan di mimbar saat paripurna, tetapi bisa dilihat langsung melalui aplikasi.

Hanya saja, lanjut Safei, program usulan dan pokok pikirian terkait program usulan tersebut, yang diinput dalam aplikasi haruslah sejalan dengan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan begitu, dapat mendorong terwujudnya APBN yang terfokus dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Safei juga mengingatkan kepada seluruh pejabat dilingkup pemerintahan yang dipimpinnya untuk melaksanakan program kerja yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukannya kepentingan proyek.

“Kita juga perlu penguatan pada sumber daya manusia aparatur perencanaan, agar program yang dirancang menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, ketua panitia Musrembang RKPD Hj Sri Raoda Buna dalam laporannya menyampaikan, bahwa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang kecamatan diperoleh usulan kegiatan sebagai berikut yakni untuk bidang infrastruktur wilayah sebanyak 1.021 kegiatan dengan nilai Rp. 980 milyar, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 146 kegiatan dengan nilai Rp. 140 milyar, dan bidang ekonomi dan sumber daya alam sebanyak 292 kegiatan dengan nilai Rp. 280 milyar. Sehingga total usulan Musrenbang kecamatan sebanyak 1.459 kegiatan dengan nilai Rp. 1,4 triliun.

“Setelah diselenggarakan dan disingkronisasikan dengan kegiatan SKPD dan pokok pikiran usulan kegiatan sebanyak 1.822 kegiatan dengan nilai Rp. 2,2 triliun,” terangnya.

Untuk diketahui, KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. (K9/c/hen).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top