BERITA UTAMA

Rahmat Hidayat Sekdis PMD Kolaka: Hati-hati Gunakan Dana Desa

Sekdis PMD Kolaka Rahmat Hidayat, S. STP, M. Si

KOLAKAPOS, Kolaka — Penyaluran dana desa (DD) tahap satu mulai disalurkan kesemua desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Khusus untuk kabupaten Kolaka, dana yang bersumber dari pusat tersebut sejak pekan lalu mulai disalurkan.

Sekretaris dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sekdis PMD) Kolaka Rahmat Hidayat mengingatkan kepada para kepala desa, agar berhati-hati menggunakan dana desa, sebab ditahun ini tidak hanya pihak dari kepolisian dan kejaksaan saja yang akan melakukan pemantauan, akan tetapi pihak dari KPK akan turun langsung melakukan pemantauan terkait penggunaan dana desa tersebut.

“Ingat kedepan dalam pengawasan dana desa bukan hanya dari kejaksaan dan kepolisian yang akan mengawasi, akan tetapi KPK juga sudah akan masuk untuk memberikan dukungan terhadap pengawasan penggunaan dan pengolaan dana desa yang ada. Jadi jangan dianggap remeh silahkan dikerjakan dengan betul-betul dan sebaik-baiknya, sebagai ujung tombak dan jangan melupakan administrasi keuangan maupun administrasi pendukung lainnya jangan sampai teman-teman desa terlalu terlena tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan,” katanya saat ditemui media ini, Selasa (17/3).

Bahkan kata mantan camat Polinggona ini, bagi desa yang bermasalah atau tidak mampu mempertanggungjawabkan dana tersebut, kemungkinan besar pemerintah pusat akan menghentikan penyaluran dana desa bagi desa yang bermasalah.

“Kami wanti-wanti jangan sampai kedepan desa tidak dapat mempertanggungjawabkan uangnya, karena kalau tidak dapat mempertanggungjawabkan uangnya kemungkinan besar ditahun berikutnya tidak akan ada rekomendasi untuk pencairan bahkan dananya sudah tidak akan lagi diberikan. Jadi nanti akan ada desa yang tidak akan ada dana desanya lagi, kalau desa tersebut sudah dianggap akut dalam artian desa tersebut sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan dan laksanakan penggunaannya sehingga kemungkinan besar negara akan hentikan dana desanya. Jadi jangan main-main dalam menggunakan anggaran ini, artinya jangan sampai teman desa menganggap ini sudah tertuang dalam APBDes dianggaran ada uangnya, padahal uang itu berhubungan dengan semua dokumen-dokumen administrasi pendukung, jadi kalau dianggap cacat silahkan resiko tanggung penuh oleh kepala desa terkait hubungannya dengan penggunaan dana desa,” tegasnya.

Olehnya itu, lanjutnya bagi teman-teman desa yang sudah mencairkan diharapkan dilakukan percepatan untuk membuat RABnya dan segera laksanakan kegiatannya. Kemudian untuk teman-teman yang sementara dalam proses silahkan dibuat dokumen-dokumen pendukung untuk proses pencairan hal-hal apa saja yang perlu dalam rangka percepatan pencarian dana desa, karena teman-teman dibawah itu secepatnya diharapkan bisa segera menggunakan uangnya. karena uang sudah siap tinggal teman-teman desa berusaha untuk bagaimana melakukan proses pencairan.

“Kami dari pihak DPMD berharap anggaran yang sudah diturunkan terutama dana desa yang ada hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi peraturan perudang-undangan yang ada. Jadi untuk teman-teman yang sudah cair dannya silahkan digunakan dananya dengan sebaik-baiknya dalam artian RAB ada, data pendukung ada kemudian pekerjaannya jelas selesaikan sesuai dengan dokumen APBDes yang menjadi persyaratan penggunaan dananya”pintanya.

Selain itu, lanjut Rahmat agar teman-teman desa tidak lupa segala dokumen pelaporan yang dipergunakan ditahun anggaran 2019 untuk menjadi perhatian baik itu laporan pertanggung jawaban, serapan anggaran, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan dokumen pendukung itu harus dipersiapkan.

“Untuk pencarian DD tahap pertama itu 40 persen, kemudian pencairan tahap kedua juga 40 persen dan pencairan ketiga itu 20 persen,” bebernya.

Rahmat berharap ditahun ini, dari seratus desa yang ada, tidak ada lagi yang tersandung kasus terkait penyalahgunaan dana desa dan semua desa bisa mengunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa mempertanggungjawabkan dana desa yang mereka gunakan sesuai program yang telah dituangkan dalam APBDes , karena kita tidak inginkan ada desa yang bersentuhan dengan hukum.

“Harapan kita tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus hukum terkait penyalahgunaan dana desa maupun alokasi dana desa atau ADD,” harapnya. (k9/c/hen).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
error: Content is protected !!