BERITA UTAMA

Ketua DPD II Golkar Konsel Irham Kalenggo : Sayangkan Adanya Deklarasi Dukungan

Ketua DPD II Golkar Konsel Irham Kalenggo (Tengah) Ketiga dari Kiri yang Didampingi Ketua Bapilu Konsel Budi Sumantri (Kanan) Bersama Kader Golkar Lainnya Saat Memberikan Pernyataan Kepada Awak Media. Foto :Kadamu/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kendari — Deklarasi yang digelar oleh Wakil Ketua Bidang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Haeruddin bersama kader lainnya yang diselenggarakan di Kota Kendari 25 Maret 2020 lalu dalam hal mendukung Bakal Calon (Balon) Bupati Konsel Surunuddin Dangga adalah ilegal.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Bapilu DPD II Golkar Konsel Budi Sumantri. Dikatakannya, seharusnya ketika ada agenda partai apalagi konsolidasi memberikan dukungan terhadap Balon Bupati, harus ada restu Ketua DPD II Golkar Konsel, dalam hal ini Irham Kalenggo. “Kami sangat menyesalkan deklarasi tersebut, dan Haeruddin cs ini seharusnya lebih paham tentang bagaimana mekanisme organisasi,” jelasnya saat ditemui di Kota Kendari. Minggu, (29/03).

Diketahui bersama, bahwa Irham Kalenggo merupakan hasil Musda Golkar, jika Haeruddin memberikan dukungan pribadi kepada bakal calon Surunuddin Dangga itu sah sah saja, tetapi melakukan konsolidasi yang sifatnya organisasi ini harus ada restu dari Ketua DPD. “Olehnya itu, saya sebagai Ketua Bapilu Konsel meminta kepada Ketua DPD II Konsel menyikapi persoalan ini secara tegas, dan perlu diberikan sanksi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Konsel Irham Kalenggo, dirinya sangat menyayangkan deklarasi tersebut. Karena pernyataan sikap yang disampaikan Haeruddin cs saat deklarasi itu tidak didasari kesepakatan atau persetujuan dari DPD II Konsel.

Ketua DPRD Konsel itu juga mengaku, sangat kecewe dengan Haeruddin cs, karena berkali kali diundang untuk hadir dalam rapat sejak selesai Pemilu mereka tidak pernah hadir. Dengan demikian, pihaknya sudah menyediakan atau mempersiapkan surat teguran. “Sanksi itu tidak harus langsung dipecat orang, namun surat teguran soal ketidakhadiran mereka di partai Golkar, dan kelalaian mereka dalam beroganisasi,” tegasnya.

Parahnya, mereka belakangan ini menggalang kekuatan untuk melakukan konsolidasi organisasi. Ini sangat lucu sebenarnya, karena baik DPD I maupun DPD II belum memberikan signal untuk melakukan konsolidasi untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada Konsel.

Kalau yang dimaksud lanjut politisi partai yang berlambang pohon beringin ini dalam surat tugas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu kepada H. Surunuddin Dangga sebagai bakal calon Bupati Konsel, itu surat konsolidasi dalam rangka meningkatkan elektabilitas. “Jika melakukan konsolidasi dalam memberikan dukungan kenapa Haeruddin cs tidak ketemu saya sebagai ketua DPD II untuk dibicarakan,” urainya.

Selain itu, Irham Kalenggo mengungkapkan, kehadiran Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Konsel saat deklarasi yang diselenggarakan 27 Maret 2020 lalu, seperti PK Laonti, Kolono Timur, Moramo dan PK Baito itu tidak sepengetahuan DPD II, tentu akan dipikirkan untuk memberikan sanksi kepada mereka. “Ketika mereka kami undang, mereka tidak hadir, tetapi diundang Haeruddin cs mereka hadir. Berarti seakan akan Ketua DPD nya Haeruddin. Dan pasti mereka akan diberikan sanksi. Kemudian apa yang dilakukan mereka kami anggap tidak lagi memahami aturan aturan organisasi,” tegasnya.

Saat ditanya, ketika DPP Golkar mengeluarkan satu nama ke Surunuddin atau Irham Kalenggo, supaya Golkar Konsel tidak pecah di Pilkada Konsel, ia menegaskan sampai kapan pun partai besutan Airlangga Hartanto tidak akan pernah menjadi dua, namun hanya satu. “Jika akhirnya hanya satu yang keluar rekomendasi, apakah saya atau Surunuddin Dangga maka semua instrumen harus satu dan harus patuh terhadap perintah partai,” ujarnya.

Karena dalam nomenklatur atau narasi dalam rekomendasi tersebut lanjutnya, pasti akan memerintahkan kepada seluruh jajaran, instrumen partai mulai dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk memenangkan calon yang telah diusung partai. “Tapi kan sampai hari ini belum ada rekomendasi, sehingga Haeruddin cs tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukan konsolidasi organisasi,” imbuhnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Haeruddin cs untuk belajar beroganiasi, sehingga dia (Haeruddin, red) paham atau lebih bagus lagi ketika beroganisasi. “Harus belajar dulu, bagaimana mekanisme organisasi, supaya paham dan tidak menyalahi aturan organisasi,” tutupnya. (P2/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top