BERITA UTAMA

OJK Sultra Bantah Beri Persetujuan Penerapan  Biaya Relaksasi kepada Adira

KOLAKAPOS, Kolaka–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah telah memberikan persetujuan atas biaya relaksasi (keringanan) kredit seperti yang diterapkan Adira Finance Kolaka yang mewajibkan nasabah membayar Rp1,7 juta untuk mendapatkan relaksasi selama dua bulan.

“Terkait kebijakan relaksasi yang kami atur terkait kelonggaran pemberian restrukturisasi bagi debitur terdampak  COVID-19. Jenis restrukturisasi ada macam-macam dan yang melakukan penilaian adalah Pelaku Usaha Jasa  Keuangan (PUJK) sendiri, kemudian dinegosiasikan kepada debitur. Jadi tidak benar OJK sampai memberi persetujuan (kepada Adira Finance) terkait teknis dan bentuk restrukturisasi tersebut,” kata Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Perwakilan Sultra, Ridhony Marisson Hasudungan Hutasoit, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Ridhony menjelaskan, pemberian relaksasi kredit sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Countercyclical. Dengan aturan tersebut, debitur (nasabah) perusahaan leasing yang terdampak virus corona bisa menikmati keringanan kredit. Mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, hingga penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

“Apabila ada hal yang tidak tepat dilakukan pelaku usaha jasa keuangan terkait pemberian relaksasi kredit, maka nasabah dapat menyurat secara tertulis. POJK perlindungan konsumen memberi waktu 20 hari kerja untuk PUJK menanggapinya. Jikalau tidak direspons maka dapat mengadu kepada OJK,” terangnya.

Lalu apakah biaya relaksasi hingga Rp1,7 juta dan memberatkan nasabah masuk kategori pungutan liar atau pelanggaran? Ridhony mengaku hal tersebut belum bisa  disimpulkan apakah melanggar atau tidak. “Karena harus dilihat dulu tabel angsuran, SOP, dan sebagainya. Tapi untuk yang yang memberlakukan biaya relaksasi tidak

masuk kategori ini sehingga perlu didalami apa itu. Kalau sampai murni biaya keringanan tersebut tidak ada  hubungan dengan jenis restrukturisasi hal tersebut tidak tepat dan dapat diadukan kepada kami dengan mekanisme pengaduan dulu kepada PUJK atau Adiranya,” jelasnya.

Dia juga meminta agar Adira Kolaka proaktif memberikan penjelasan detail kepada nasabahnya terkait kewajiban  membayar biaya pengajuan relaksasi tersebut. “Kemudian saran kami, debitur (nasabah) menyurati  atau  menyampaikan pengaduan secara tertulis Adira Kolaka jikalau keberatan atau tidak puas,” ucapnya.

Sementara itu, Adira Finance belum juga memberikan penjelasan secara detail terkait penerapan biaya relaksasi hingga Rp1,7 juta tersebut. ARH Head Adira Kolaka, Bahtiar sempat mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengklarifikasi keluhan nasabahnya. Bahkan, wartawan koran ini diminta untuk menemui pimpinannya di Kota Kendari. Tetapi pimpinan Adira Cabang Kendari, Ahmad ternyata juga tidak bisa juga menjelaskan perihal tersebut. “Saya tidak bisa berkomentar di media, karena saya tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Ini kewenangan pusat, di Makassar, nanti komunikasi dengan mereka,” kata Ahmad, saat ditemui Jumat (24/4).

Seperti diberikan sebelumnya, sejumlah nasabah Adira Finance Kolaka mengeluhkan adanya syarat untuk mendapatkan relaksasi kredit. Bahkan dua nasabah yang berprofesi sebagai sopir angkutan merasa dirugikan karena dibebankan biaya mulai Rp1.600.000 sampai Rp1.700.000, hanya untuk mendapatkan relaksasi kredit selama dua bulan. Tak hanya itu, apabila telah menjalani relaksasi selama dua bulan, nilai angsuran mereka juga  bertambah.

Dikonfirmasi terkait hal itu, ARH Adira Kolaka Bahtiar mengklaim aturan penerapan biaya relaksasi tersebut  merupakan kebijakan dari kantor pusat Adira dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (p2-kal/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top