BERITA UTAMA

Ketua DPC Gerindra Bingung, Terkait SK Pergantian Ketua DPRD Kolaka

Ketua DPC Partai Gerindra Kolaka, Yusnan Gultom

KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka — Ketua DPC Partai Gerindra Kolaka, Yusnan Gultom, akhirnya buka suara terkait polemik permintaan pergantian ketua DPRD Kolaka. Ditemui di kediamannya, Selasa (8/9) malam, Yusnan menegaskan sebagai ketua DPC, dirinya tidak pernah mengusulkan pergantian komposisi ketua DPRD Kolaka dan pimpinan Fraksi Partai Gerindra periode 2019-2020 kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Ia menjelaskan, berdasarkan mekanisme yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, pergantian ketua DPRD maupun ketua Fraksi diusulkan oleh DPC ke DPP. Sementara di tingkat pengurus DPD provinsi, usulan tersebut hanya sebagai laporan atau tembusan. “Inilah yang membuat saya heran, karena saya sebagai ketua DPC tidak pernah mengusulkan pengantian itu. Tapi, tiba-tiba ada informasi telah keluar SK dari DPP untuk pergantian ketua DPRD Kolaka. Ini kan aneh,” ucapnya.

Seperti diketahui, DPP Partai Gerindra disebut telah mengeluarkan SK bernomor 002-0005/kpts/DPP-GERINDRA/2020. Isi surat itu mengganti posisi Sainal Amrin dari ketua DPRD Kolaka menjadi ketua fraksi Gerindra DPRD Kolaka. Selanjutnya DPP menunjuk Syaifullah Halik sebagai Ketua DPRD Kolaka yang baru. Surat tertanggal 8 Februari 2020 itu diterima oleh sekretaris DPC Muh. Abdu dan Syaifullah Halik yang saat ini menjabat sebagai ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD Kolaka.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Yusnan mengaku tidak tahu menahu. Sebab menurutnya, sampai saat ini dirinya tidak pernah melihat wujud SK tersebut. “Abdu (sekretaris DPC Gerindra Kolaka, red) tidak pernah melaporkan kepada saya, tentang SK pergantian ketua DPRD Kolaka sejak muncul dan sampai hari ini. Dan sampai hari ini juga saya tidak pernah dihubungi oleh DPP untuk menindaklanjuti SK itu. Kalau pun nanti ada keputusan final sebagai kader kita harus terima. Tapi kalau kita berbicara logika, kenapa tidak ada pengusulan tiba-tiba muncul SK pergantian?,” katanya.

Tak hanya itu, Yusnan juga menanggapi adanya surat dari pengurus DPD Gerindra Sultra yang meminta dirinya untuk memproses pergantian DPRD Kolaka. Bahkan teranyar, DPD Gerindra Sultra mengklaim akan mengambilalih proses pergantian itu karena DPC dianggap lamban. Menurut pria yang manakhodai Gerindra Kolaka sejak 2008 ini, proses pergantian ketua DPRD di tingkat kabupaten/kota harusnya menjadi kewenangan DPC, bukan DPD. “Saya tidak mengerti kenapa DPD sampai mau mengambilalih, karena mekanismenya harusnya ini menjadi kewenangan DPC. Tapi biarlah, nanti lihat seperti apa hasilnya,” ujarnya. (kal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top